SAPMA PP Lampura Dukung Bid Propam Polda Lampung Usut Tuntas Dugaan Pemerasan di Dinas PMDT

Lampung Utara- harianmonitor.com SAPMA PP Lampung Utara angkat bicara terkait polemik yang terjadi di DInas PMDT setempat, kini memasuki babak baru.

Sepri Herdianta selaku Sekretaris SAPMA PP Lampung Utara menjelaskan bahwa Kasus dugaan gratifikasi yang dilakukan pihak rekanan kepada ASN di Dinas PMDT Lampung Utara itu menarik perhatiannya untuk ikut berkomentar, diketahui
satu tahun setengah sudah berlalu kasus tersebut seakan jalan di tempat, namun Sepri mengaku di kejutkan dengan di tahannya empat orang tersangka ASN di Dinas PMDT yang sebelumnya telah ditetapkan tersangka diantaranya AR (Kadis), IAS (Kabid), NG (Kasi) dan 1 org rekanan (Vendor) kegiatan Bimtek Kepala Desa, kamis (26/10/2023).

Sepri menyoroti penjelasan dan keterangan AR (Oknum Kadis PMDT) pada saat konferensi pers beberapa hari yang lalu, dari keterangan AR perjalanan kasus tersebut banyak sekali gelombang tekanan mulai dari Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tidak sesuai dengan fakta yang terjadi, dan ada nya dugaan pemerasan yang dilakukan oleh Oknum Polisi dari Polres Lampung Utara, bahkan mencuat kabar menyentuh angka milyran yang tentu lebih besar dari jumlah dugaan grtifikasi yang disangka kan pada kasus tersebut.

AR cukup berani membeberkan dirinya telah diperas Oknum Polres Lampung Utara melalui pimpinan untuk menyelesaikan persoalan kasus tersebut.
“jika benar hal itu terbukti tentu menambah daftar hitam proses penegakan hukum dinegeri ini,”sesal Sepri.

Kami mendukung dan menyakini kerja kerja Bid.Propam Polda Lampung bekerja profesional, transparan dan akuntabel dalam penanganan kasus Dugaan Pemerasan yang di lakukan Oknum polres Lampung Utara” kata Sepri.

Sepri Herdianta, meminta Bid.Propam Polda Lampung untuk bekerja secara profesional, transparan dan akuntabel, untuk menyelesaikan persoalan dugaan pemerasan ini, bila terbukti Sepri meminta Kapolri Menindak tegas oknum anggota Polri yang mencoreng nama baik Satuan Bhayangkara, agar Oknum anggota Polres Lampung Utara tersebut bila terbukti bersalah agar di proses secara kode etik dan hukum yang berlaku di institusi kepolisian Republik Indonesia” pungkasnya.(*)

About The Author