PERKARA KORUPSI DI INSPEKTORAT LAMPUNG UTARA, KEPALA LAB TEKNIK UBL TERSANGKA.

LAMPUNG UTARA – harianmonitor.com Kejaksaan Negeri (Kajari) Kabupaten Lampung Utara, menetapkan Ronny Hasudungan Purba Kepala Laboratorium Pengujian Teknik Sipil (LPTS) Universitas Bandar Lampung (UBL), sebagai tersangka kasus Tindak Pidana Korupsi anggaran Jasa Konsultasi Konstruksi Di Inspektorat Kabupaten Lampung Utara TA 2021-2022.

Usai menjalani pemeriksaan selama delapan jam, Ronny ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik korp adhiyaksa di kantor Kejaksaan Negeri Lampung Utara (Kajari), dengan keluar menggunakan rompi orange, ronny langsung dibawa ke Rumah Tahanan (Rutan) II B Kotabumi, pada selasa (30/4/2024).

Pemeriksaan yang sejatinya hari ini dilakukan pemeriksaan dua orang saksi, yang pertama adalah ME, dan saudara RHP. ME adalah selaku Inspektur Lampung Utara.

ME, dalam kegiatan Jasa Konsultasi Konstruksi pada Inspektorat sebagai PPK dan PA. untuk RHP bertindak sebagai pelaksana dalam kegiatan tersebut.

Kepala Kejaksaan Negeri Lampung Utara, M. Farid Rumdana yang di wakili oleh Kasi Intelijen Guntoro Jajang Saptodie menyampaikan, pihaknya melakukan pemanggilan terhadap dua orang saksi kasus Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) anggaran Jasa Konsultasi Konstruksi di Inspektorat.

” Pada kesempatan hari ini, yang hadir dalam pemeriksaaan hanya saksi RHP, sedangkan saksi ME tidak hadir dengan alasan sakit. dan akan dilakukan pemanggilan ke tiga yang akan dijadwalkan dalam minggu ini ” Ujar Kepala Sesi (Kasi) Intelijen Kejaksaan Negeri Lampung Utara Guntoro Janjang Saptodie, ketika di wawancarai sejumlah awak media.

Guntoro menjelaskan, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan, tim penyidik kejaksaan negeri Lampung Utara telah medapati dua alat bukti yang sah berdasarkan pasal 184 Kuhap. yang selanjutnya meningkatkan status saksi RHP sebagai tersangka.

Tersangka atas nama RHP selaku Kepala Laboratorium Pengujian Teknik Sipil (LPTS) sebagai pihak pelaksana perkerjaan Jasa Konsultasi Konstruksi di Inspektorat Kabupaten Lampung Utara tahun 2021-2022.

” Penetapan RHP sebagai tersangka berdasarkan surat nomor, 1312/L.8/13/FP.1/4/2024 tanggal 30 April 2024 ” terangnya

Lebih lanjut, Guntoro menjelaskan, Setelah di dalami hasil dari pemeriksaan Kerugian negara sebesar Rp 202.709.549, juta. berdasarkan laporan audit penghitungan Kerugian Keuangan Negara dari BPKP Perwakilan Provinsi Lampung Nomor: Pe.03/SR/S-238/PW08/5/2024 Tanggal 22 Februari 2024.

” Tersangka disangkakan dengan primair pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak pidana korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) KUHP, Subsidair pasal 3 jo pasal 18 Ayat (1) UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo pasal 55 Ayat (1) KUHP, ” bebebrnya.

Untuk Selanjutnya, Tersangka RHP berdasarkan pasal 21 KUHAP dilakukan penahanan oleh Tim Penyidik Kejaksaan Negeri Lampung Utara Berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor: Print- 518 /L.8.13/Fd.1/04/2024 Tanggal 30 April 2024.

” Penyidik melakukan penahanan selama 20 hari terhitung tanggal 30 April 2024 hingga 19 Mei 2024 dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Pada Rumah Tahanan Kelas II B Kotabumi, ” jelasnya. (Yogi)

About The Author