LENTERA MINTA PJ BUPATI ANULIR PELANTIKAN 3 HARI JELANG AKHIR JABATAN BUPATI LAMPURA

Lampung utara – harianmonitor.com  Pelantikan yang dilakukan terhadap 73 pejabat di Lampung Utara pada tanggal 22 Maret 2024 atau 3 hari jelang masa akhir jabatan menyisakan persoalan yang diduga melanggar aturan ujar Muharis Wijaya, selaku Ketua LSM Lentera.

Larangan mutasi jabatan tersebut secara tegas dan jelas tertuang dalam undang undang nomor 10 tahun 2016, terkhususnya pasal 71 ayat 2 yang isinya Bupati atau wakil Bupati dilarang melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sampai akhir masa jabatan kecuali mendapatkan persetujuan menteri ujar muharis

Selanjutnya di dalam pasal 2 ayat 1 Permendagri 73 tahun 2016 tentang pendelegasian wewenang penandatanganan persetujuan tertulis untuk melakukan penggantian pejabat dilingkungan pemerintah daerah juga menerangkan bahwa Bupati atau wakil Bupati dilarang melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum masa akhir jabatan kecuali mendapatkan persetujuan tertulis dari menteri terang Muharis

Hal ini juga dipertegas Melalui surat Edaran menteri dalam negeri nomor 100.2.1.3/1575/SJ tertanggal 29 Maret 2024 dengan perihal kewenangan kepala daerah pada daerah yang melaksanakan Pilkada dalam aspek kepegawaian ujar Muharis. Bahkan didalam surat edaran yang di tandatangani Tito Karnvian tersebut memberikan sanksi kepada Bupati atau wakil bupati yang melakukan pelantikan 6 bulan sebelum masa akhir jabatan berupa sanksi pembatalan sebagai calon peserta pilkada oleh KPU Kabupaten ungkap muharis

Ini merupakan persoalan serius yang harus segera di tanggapi oleh PJ Bupati Lampung Utara atas dugaan praktek mal administrasi penggantian pejabat dilingkungan Pemerintah Daerah ujar Muharis dan meminta PJ Bupati Lampung Utara meninjau kembali Kepala BKSDM Lampung Utara sebagai orang yang bertanggung jawab atas mutasi dan pengelolaan SDM di Lampung Utara. (Yogi)

About The Author