Diduga Tidak Paham Aturan, Kades Sabuk Empat Angkat Bicara

LAMPUNG UTARA – Dituding tidak transparan dalam pengelolaan Dana Desa (DD) serta posisikan suami pada jabatan ketua TPK pembangunan desa, akhirnya Kades Sabuk Empat angkat bicara.

Kades Sabuk Empat, Anita kepada awak media ini mengatakan, dirinya tidak mengetahui ada aturan mengenai kewajiban Kades untuk membuat laporan penyelenggaraan pemerintahan desa setiap tahunnya.

“Setiap (kegiatan) laporan pertanggungjawaban mereka (BPD) tahu. Kalau untuk buat laporan tertulis itu saya belum paham. Saya tahunya cuma kalau setiap pembinaan dari Inspektorat, kami harus melaporkan SPj setiap tahapnya, tahap I sampai tahap IV. Pembinaan Inspektorat enggak ada arahan untuk kami (Pemdes) untuk buat laporan tertulis untuk BPD,” ungkap Kades, saat dikonfirmasi usai kegiatan pengajian, Kamis, (27/06) petang.

Dirinya baru mendengar dan mengetahui jika Pemdes atau Kades harus membuat laporan hasil penyelenggaraan pemerintahan desa termasuk realisasi APBDes tiap tahunnya.

“Saya juga baru tahu kalau harus buat laporan tertulis ke BPD seperti itu. Yang jelas untuk SPj kalau ada aturannya seperti itu, ya kami siap saja,” kilahnya.

Ia menyayangkan kinerja BPD selama ini. Meski insentif dan operasional selalu disalurkan, kinerja BPD tidak memuaskan. Dirinya sudah berulang kali menyampaikan ke ketua BPD untuk menggodok Peraturan Desa (Perdes) yang ada, hal itu disebabkan karena banyak peraturan baru yang belum diremajakan.

“Sudah berulang-ulang kali saya ngomong dengan ketua BPD untuk menggodok Perdes. Soalnya banyak peraturan desa yang harus di update. Jadi gimana ya, mereka nerima insentif dan operasional setiap bulannya, tapi kinerjanya itu apa ya,” imbuhnya.

Sementara, terkait insentif (gaji) anggota BPD yang sudah sejak akhir tahun 2022 mengundurkan diri, dirinya berinisiatif mengalihkan dana untuk membayar petugas kebersihan yang ada di kantor desa.

“Saya memberikan insentif itu sesuai dengan (jumlah) orang yang ada. Kebetulan ada petugas yang bersih-bersih dikantor, uang itu Rp300 ribu/bulan dialihkan untuk menggaji cleaning service. Karena memang untuk menggaji yang bersih-bersih itu enggak ada anggarannya, jadi akhirnya saya ngomong sama pendamping (Rifna), dan diperbolehkan,” jelasnya.

“Kalaupun harus dikembalikan, saya kembalikan. Cuma selama ini uang itu enggak saya makan. Tanda terima gaji pun ada,” timpalnya lagi.

Mengenai suaminya yang dipekerjakan sebagai ketua TPK desa, dirinya membantah tudingan tersebut. Menurutnya, suaminya berada di lokasi pembangunan untuk memantau pekerja mewakili dirinya yang sedang ada aktifitas pekerjaan diluar. Sebab, kata dia, selain menjadi Kades, dirinya juga berprofesi sebagai Dosen di salah satu perguruan tinggi swasta.

“Ya enggak mungkin lah suami saya jadi TPK. Posisi suami saya itu mewakili saya di lapangan itu, cuma ngontrol aja. Setiap kegiatan itu TPK-nya beda-beda,” ujarnya.

Sebelumnya diberitakan, Oknum Kades Sabuk Empat Kecamatan Abung Kunang inisial A dituding tidak transparan selama mengelola keuangan desa. Pasalnya dalam kurun dua tahun anggaran dana desa (DD) di masa kepemimpinannya, tidak pernah menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa serta pertanggungjawaban APBDes secara tertulis dan tertib administrasi pada masyarakat.

“Hanya secara lisan saja dia (oknum kades) ngasih tahunya. Cuma kalau pas peresmian bangunan kita ada, diundang. Harusnya kan ada laporannya yang disampaikan ke kami BPD, tapi ini enggak pernah ada,” ungkap sumber terpercaya, Selasa, (26/06).

Oknum Kades inisial A juga diduga sengaja memasang suaminya sebagai TPK pada kegiatan pembangunan infrastruktur desa yang dananya bersumber dari Dana Desa. Untuk memuluskan niatnya, oknum Kades juga diduga sengaja menyalahgunakan wewenang dengan memberikan jabatan Kaur Keuangan pada kerabatnya berinisial S yang juga diberikan rangkap jabatan sebagai Kepala PAUD desa setempat.

“TPK di kegiatan desa itu suaminya kades sendiri. Kalau nama lengkapnya kurang paham. Kaur keuangan (inisial S) itu juga yang jadi Kepala Sekolah di PAUD desa, istilahnya rangkap jabatan,” tuturnya.

Oknum Kades inisial A juga disebut-sebut tidak begitu aktif di desa. Berdasarkan informasi yang dihimpun dilapangan, oknum dimaksud selain menjabat Kades, dirinya juga merupakan dosen disalah satu perguruan tinggi swasta, Ia juga mengelola PAUD miliknya pribadi yang juga berada di desa Sabuk Empat.

“Bu A itu kalau Sabtu-Minggu enggak pernah ada di desa, karena sudah punya rumah di Bandar Lampung. Jadi setiap akhir pekan selalu pulang ke Bandar Lampung,” ujarnya.

Selain itu, kepengurusan BPD sejak akhir tahun 2022 berkurang satu anggota. Namun realisasi insentif terhadap anggota yang mengundurkan diri tidak jelas pertanggungjawabannya.

“Anggota kami tempo hari sekitar akhir tahun 2022 mundur, tapi soal gaji (insentif) saya enggak tahu dikemanakan dananya oleh Kades. Soalnya pas pembagian gaji kami itu dipanggil sendiri-sendiri,” tandasnya. *(Tim)

About The Author